Kekosongan Aturan Soal Taksi Onlie Jangan Dibiarkan Lama
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA â€" Satu bulan setelah pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 pada tanggal 1 April 2017 lalu, suasana di jalan raya dimana taksi oline dan taksi meter beroperasi masih kondusif.
Ketua Komisi Hukum dan Humas Dewa Transportasi Kota (DKT) DKI Ellen Takudung menyebutkan, kekosongan peraturan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama.
Menurutnya, taksi online itu harus diatur.
Dirinya menilai tidak fair jika taksi meter diatur harus pakai plat kuning, bayar pajak dan seterusnya sementara taksi online bebas beroperasi tidak terkena peraturan.
"Sekarang memang belum terasa dampaknya, karena orang masih melihat taksi online itu membuka kesempatan orang untuk berusaha tanpa aturan yang ketat," kata Ellen saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Namun, jika taksi meter atau taksi konvensional tidak kuat bersaingn dirinya khawatir akhirnya mati.
Dampaknya mitra online atau driver-drivernya juga akan rugi, karena taksi online akan menjadi monopoli.
Sementara itu Kementerian Perhubungan melalui Plt Dirjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, menyatakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan berlakunya Permenhub nomor 26/2017 sebenarnya juga berdampak pada operator taksi online.
Untuk itu, dirinya mengatakan, dengan pencabutan peraturan itu taksi online jadi tidak punya dasar hukum untuk beroperasi.
"Kemenhub sendiri saat ini tengah menggodok peraturan baru tentang taksi online dengan mengundang masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk juga dari operator-operator taksi online," kata Hindro.
0 Response to "Kekosongan Aturan Soal Taksi Onlie Jangan Dibiarkan Lama"
Posting Komentar