Wakil Ketua KPK Bantah Kalau Korupsi Terkait dengan Kemiskinan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menolak tegas jika ada menyebut korupsi berkolerasi dengan kemiskinan. Laode membantahnya dengan memaparkan data bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebagian besar justru memiliki tingkat pendidikan tinggi.
"Perlu diketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan KPK sebagian besar memiliki pendidikan S2 yakni lebih dari 200 orang. Kemudian S1 sebanyak hampir 200, S3 jumlahnya 53, dan yang berpendidikan hanya tamat sekolah dasar tidak ada," jelasnya.
Baca: KPK Terima 459 Laporan Dugaan Korupsi Sepanjang Januari-Juni 2017
Pernyataan Laode itu mengundang tawa seluruh peserta diskusi penggunaan dana desa antara pimpinan KPK dan ratusan kepala desa berprestasi dari seluruh Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017).
Laode menyebut para tahanan yang telah memakai rompi oranye KPK merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikan tinggi.
Baca: Menteri Agama Tegaskan Dua Kewajiban First Travel Meski Izin Dicabut
Ia mencontohkan gubernur Bank Indonesia yang beberapa di antaranya pernah ditahan karena terlibat kasus korupsi.
"Padahal gubernur BI gajinya kira-kira tiga kali lipat presiden, tetapi masih tetap ada yang korupsi, begitu juga deputinya. Para koruptor yang telah terbukti biasanya memiliki laporan kekayaan miliaran, mobil ada beberapa, tapi bisa jadi itu juga hasil dari korupsi," tegasnya.
0 Response to "Wakil Ketua KPK Bantah Kalau Korupsi Terkait dengan Kemiskinan"
Posting Komentar