Ini Alasan Pemerintah Tunjuk BUMN untuk Garap Proyek Strategis
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluhkan jika selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu mendapat penunjukan langsung untuk menangani sejumlah proyek infrastruktur nasional. Dengan demikian, kesempatan pengusaha swasta untuk mengikuti tender proyek strategis lebih sedikit.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kelemahan pengusaha swasta di proyek adalah studi kelayakan (feasibility study), karena alasan tersebut pemerintah langsung memberi penugasan kepada BUMN dalam menggarap proyek.
"Proyek strategis nasional itu kalau enggak ada feasibility study-nya enggak sempat dibuat, mau enggak mau menugaskan BUMN," ujar Darmin di Rakornas Kadin, Jakarta, Selasa (3/10/2017) malam.
Darmin pun mengakui pengusaha swasta dalam membuat feasibility study harus mengeluarkan biaya besar. Sedangkan syarat lain pengusaha swasta harus mengikuti lelang terlebih dulu dan membutuhkan waktu lama.
"Karena buat feasibility study itu susah dan mahal. Sedangkan swasta mau diundang harus dilelang," ungkap Darmin.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menjelaskan pihak swasta juga memiliki persyaratan untuk mengetahui angka keuntungan yang diperoleh dari investasi sebuah proyek. Jika belum mengetahui hal tersebut pihak swasta, kata Darmin, ogah ikut tender.
"Swasta juga enggak mau kalau dia enggak tahu IRR (Internal Rate of Return) nya berapa," papar Darmin.
Darmin menambahkan untuk pengusaha lokal yang ada di daerah juga harus dilihat kesiapannya. Pemerintah pusat pun akan mengevaluasi hal tersebut jika pelaku usaha daerah ingin ikut tender proyek nasional.
"Konsiderasi swasta di daerah adalah hubungannya dengan kesiapan swastanya juga ada," jelas Darmin.
0 Response to "Ini Alasan Pemerintah Tunjuk BUMN untuk Garap Proyek Strategis"
Posting Komentar