Serahkan IHSP I 2017 ke Jokowi, BPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 13,70 Triliun
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Penyerahan laporan‎ tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerjana Djanegara kepada Presiden sekitar pukul 10.00 WIB.
Penyerahan disaksikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan pejabat BPK.
Baca: Harga Emas Antam Terkerek Naik Rp5.045
Dalam IHSP I Tahun 2017, BPK menyatakan telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 13,70 triliun, yang berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery.
IHSP I 2017 memuat 687 ‎laporan hasil pemeriksaan, yang memuat 14.997 permasalahan. Sehingga, menurut BPK hal ini perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
"Seperti hilangnya potensi PNBP yang diterima pada periode 2009-2015 sebesar 445,96 juta sebagai akibat dari pembayaran iuran tetap, royalti, dan royalti tambahan PT Freeport Indonesia yang menggunakan tarif dalam kontrak karya, dimana tarifnya lebih rendah dari tarif yang berlaku saat ini," ujar Moermahadi.
Baca: Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp13.504 per Dolar AS
Menurutnya, permasalahan lain diantaranya koreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas karena adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,04 juta dolar AS atau Rp 12,73 triliun.
"Kemudian 17 kontraktor kontrak kerja sama atau partner belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai dengan tahun pajak 2015 senilai 209,25 juta atau ekuivalen Rp 2,78 triliun," ucapnya.
0 Response to "Serahkan IHSP I 2017 ke Jokowi, BPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 13,70 Triliun"
Posting Komentar