DPR Minta Anggaran untuk Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Dihemat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR menyetujui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 45,6 triliun, naik Rp 5,1 triliun dibanding dalam APBN-P 2017.
Namun, Komisi XI meminta Kemenkeu lebih efisien menggunakan anggaran, khususnya anggaran untuk pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meeting tahun 2018.
"Komisi XI meminta Menteri Keuangan untuk lebih efisien dalam penggunaan APBN Kemenkeu sebagai mana poin satu terutama terkait anggaran penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018," kata Wakil Ketua Komisi XI M Prakosa, Rabu (4/10/2017).
Anggaran Rp 45,6 triliun itu terdiri dari anggaran Sekretariat Jenderal Rp 19,8 triliun.
Di pos anggaran Setjen ini, terdapat anggaran Kemenkeu untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank sebesar Rp 672 miliar dari total Rp 810 miliar. Sementara Rp 137 triliun sisanya merupakan anggaran Bank Indonesia (BI).
Baca: Audit BPK: Pengendalian Intern Kementerian ESDM Atas Kontrak Karya Freeport, Bermasalah
Baca: Enam Dosa Besar Freeport di Indonesia: Temuan Audit BPK
Kemudian, anggaran Inspektorat Jenderal (Irjen) Rp 118,3 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Ro 154,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,4 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,3 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 144,02 miliar, dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp 119,5 miliar.
Kemudian anggaran Ditjen Perbendaharaan Negara Rp 12,5 triliun, Ditjen Kekayaan Negara Rp 872,9 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp 731,7 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal Rp 157,4 miliar.
Sebelum palu diketuk, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Gerindra Khairul Saleh sempat mempertanyakan skema pembiayaan lain untuk perhelatan itu.
0 Response to "DPR Minta Anggaran untuk Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Dihemat"
Posting Komentar