Pemuda Muhammadiyah: Jangan Lupa Itu Bukan Kebijakan Kemendikbud Tapi Presiden
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dibatalkannya penerapan jam belajar hingga 8 jam atau full day School, ditanggapi oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Sejak awal tidak pernah ada urusan dengan organisasi Muhammadiyah," ujar Dahnil di gedung Bina Graha, kantor Staf Presiden, Gambir, Jakarta Pusat (7/9).
Lanjutnya, tuduhan adanya kepentingan Muhammadiyah saat penerapan jam belajar 8 jam ditengarai karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memang berasal dari Muhammadiyah.
"Itu hanya kebetulan pak Menteri dari Muhammadiyah dan Muhammadiyah mendukung kebijakan itu," kata Dahnil.
Ia menceritakan sebenarnya kebijakan penetapan kegiatan belajar 8 jam itu bukan kebijakan Kemendikbud.
"Jangan lupa itu bukan kebijakan Kemendikbud tapi itu kebijakan Presiden. Saya pernah tanya ke pak Muhadjir dan itu hasil rapat terbatas yang ditindaklanjuti oleh pak Menteri," ujarnya.
Baca: Kapolsek Ini Minta Maaf Pakai Surat Miskin Daftarkan Anak ke SMA
Ia juga mengungkapkan Muhadjir Effendy bahkan sejak awal sudah menyuruh Presiden untuk menetapkannya ke dalam Perpres.
"Tapi katanya lebih bagus sementara dicoba ke Permendikbud. Kemudian kembali ke Permendikbud," katanya.
Permendikbud Nomor 23/2017 mengenai pemberlakuan sekolah lima hari dan atau 40 jam per minggu telah dibatalkan.
Presiden Joko Widodo kemudian menggantikannya dengan Perpres Nomor 87/2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) pada (6/9).
Related Posts :
Banyak yang Menghujat First Travel, Eddies Adelia Malah Kasihan Pada Anniesa Hasibuan- KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Menhub Budi Karya
- Bos First Travel Minta Layanan Mewah Tapi Tunggakan Hotel di Arab Capai Rp 24 Miliar
- Pertemuan Tahunan IMF-WB Pemerintah Alokasikan Dana Rp 868 Miliar
- Benarkah Gebby Vesta Dulunya Laki-laki?
0 Response to "Pemuda Muhammadiyah: Jangan Lupa Itu Bukan Kebijakan Kemendikbud Tapi Presiden"
Posting Komentar