Gaduh di Partai Golkar, Kapan akan Berakhir ?
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegaduhan di tubuh partai Golkar bukan semakin surut, justru semakin berkobar usai kemenangan Setya Novanto dalam praperadilan.
Pasalnya, praperadilan itu justru menimbulkan perlawanan di tengah masyarakat. Reaksi masyarakat beragam bentuk, aksi di dunia maya maupun aksi demonstrasi yang menunjukkan adanya kematian hukum yang diketuk hakim Cepi Iskandar.
Sebelum praperadilan diketuk Chepi, DPP Partai Golkar telah menunjuk Yorrys Raweyai sebagai Ketua Kajian elektabilitas.
Selama 10 hari tim bekerja dan menghasilkan rekomendasi penonaktifan Novanto sebagai ketua umum. Rekomendasi itu dibacakan dalam rapat harian DPP Partai Golkar dan merekomendasikan disampaikan di rapat pleno untuk diputuskan.
Rapat pleno mundur dan ditunda beberapa kali, hingga Novanto diputuskan menang praperadilan.
Kajian tim elektabilitas yang menggandeng tiga lembaga survei yang kredibel, tidak mengkaitkan dengan apapun hasil praperadilan, maka rekomendasi akan tetap dijalankan demi kebangkitan partai.
Alih alih mengadakan pleno yang dimaksud, justru Novanto dan Idrus meneror ketua tim Yorrys Raweyai dengan opini pencopotan dari jabatannya sebagai Korbid Polhukam DPP Partai Golkar.
Fakta lain yang perlu dikemukakan, adalah reaksi besar menolak praperadilan sebagai wujud dikangkangi hukum, semakin menambah beban partai karena berada dalam arus besar melawan hati nurani rakyat.
"Kemana Partai Golkar menuju sebuah partai berdiri untuk menjadi alat perjuangan rakyat, bukan alat permainan para pengurusnya. Selayaknya keluarga besar Partai Golkar berpikir jernih dan peka atas kehendak rakyat yang menjadi ruang tumbuhnya partai,"kata Ketua Bidang Kajian Strategis DPP MKGR, M Shoim Haris. Kamis(5/10/2017).
Hasil praperadilan lanjut Shoim akan semakin menjauhkan partai dengan rakyatnya. Layaknya ikan yang dipisah dari air kolam ia akan mati.
"Langkah bijak dan tepat adalah menindaklanjuti rekomendasi tim elektabikitas yang diketuai Yorry Raweyai, dengan menggelar pleno menonaktifkan Novanto sebagai ketua umum. Sehingga partai dapat segera konsolidasi dan mrmbangun image baru, berbaur dengan nafas dan ruh kehendak rakyat," kata Shoim Haris.
Partai Golkar lanjut Shoim Haris kalau selalu dijalankan melawan arus sejarah akan tenggelam dalam sedotan 'Black Hole' sejarah politik Indonesia. Hilang dan mati dan hanya menjadi kenangan.
"Kadang saya berpikir, apakah hasil praperadilan ini adalah jebakan Batman yang dipasang para kompetitor Partai Golkar agar partai mati pelan-pelan hingga terkubur dalam 'black hole'. Tinggal para senior PG, masihkah mencintai partai ini atau membiarkannya berkubang konflik dan mati, atau mengambil langkah keluar dari jebakan batman,"kata Shoim.
0 Response to "Gaduh di Partai Golkar, Kapan akan Berakhir ?"
Posting Komentar