Menteri PUPR Ingin Kurangi Risiko Proyek Mangkrak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nota keuangan di gedung DPR RI. Dalam pemaparannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat alokasi anggaran terbesar di Rancangan APBN 2018 sebesar Rp 106 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengimbau semua pegawainya untuk cermat dan seksama melaksanakan proyek di 2018 mendatang. Karena Basuki tidak ingin menjalankan proyek-proyek yang berpotensi mangkrak atau lama hasilnya.
"Memperkecil risiko proyek-proyek yang berpotensi tidak selesai sehingga tidak memberikan manfaat bagi publik pada tahun 2019 mendatang," kata Menteri Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (17/8/2017).
Baca: Menteri PUPR Ingatkan Pegawainya Lebih Cepat Bekerja
Basuki memaparkan hasil evaluasi Bappenas tentang Proyek Strategis Nasional perlu jadi perhatian khsusus. Karena 46 persen, kata Basuki, telah sesuai target, namun 41 persen perlu kerja keras.
"13 persen diprediksi tidak akan tercapai," kata Basuki.
Menteri Basuki memaparkan rencana ke depan, Kementerian PUPR akan mengelola seluruh asset infrastruktur yang sudah dibangun dengan susah payah. Hal ini dilakukan melalui telah program pemeliharaan dan rehabilitasi bendungan, irigasi, drainase, jalan dan jembatan di tahun 2018 dan 2019 yang akan datang.
Baca: Jokowi Puji Ahok dan Djarot Saat Resmikan Simpang Susun Semanggi
Seperti diketahui, Kementerian PUPR memndapatkan anggaran terbesar diantara kementerian/lembaga lainnya yakni sebesar Rp 106. Anggaran itu, kata Menteri Basuki akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela.
"Sambil tetap menjaga semangat tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi, dan tepat mutu," jelas Menteri Basuki.
0 Response to "Menteri PUPR Ingin Kurangi Risiko Proyek Mangkrak"
Posting Komentar