Dapat WTP Bukan Berarti Terbebas dari Korupsi
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK bukan jaminan kementerian maupun lembaga negara lain sudah efisien dan bebas dari praktik korupsi.
 “WTP itu diberikan karena kepatuhan terhadap perundang-undangan, jadi tidak menggambarkan mengenai aspek efisiensi maupun korupsi. Semua tentu harus tetap waspada. Walaupun dapat WTP, para pimpinan daerah dan kementerian lembaga tetap harus melihat secara detail penggunaan keuangan,†kata Ani di Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Ani mengkritik banyak daerah maupun kementerian yang belum mengacu pada prinsip efisiensi dalam penggunaan dana anggaran.
Menurutnya, kementerian atau lembaga negara lainnya baru bisa disebut efisien kalau tidak melakukan mark-up atau penggelembungan dana anggaran.
â€Misalnya, suatu program bisa dilakukan dengan dana Rp100, maka jangan dianggarkan senilai Rp150. Kalau ditilik, banyak lembaga negara di pusat maupun daerah-daerah yang membuat rancangan anggaran dengan nilai biaya lebih tinggi dari seharusnya,†tuturnya.
Penggelembungan dana anggaran itu juga yang membuat banyak pejabat tergiur untuk korupsi.Â
0 Response to "Dapat WTP Bukan Berarti Terbebas dari Korupsi"
Posting Komentar